Uncategorized

Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, Massa Lempar Batu ke Aparat


Sorotan:

  • Eksekusi pengosongan lahan Blok 15 GBK (eks Hotel Sultan) berlangsung ricuh, Kamis (18/6/2026) pagi.
  • Massa penolak melempar batu, bambu, dan botol ke aparat gabungan TNI-Polri; polisi membalas dengan water cannon.
  • Eksekusi menjadi puncak sengketa lahan 26 tahun antara negara dan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo, yang masih menempuh upaya hukum lanjutan.

JAKARTA — Eksekusi pengosongan lahan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK), eks Hotel Sultan, Senayan, berlangsung ricuh pada Kamis (18/6/2026) pagi. Massa penolak melempar batu dan bambu ke aparat gabungan, yang membalas dengan tameng dan water cannon.

Konteks: Mengapa Ini Penting?

Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, Massa Lempar Batu ke Aparat

Eksekusi ini menjadi puncak sengketa lahan selama 26 tahun antara pemerintah dan PT Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo yang selama ini mengelola Hotel Sultan. Pemerintah, melalui Kementerian Sekretariat Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), menilai Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan 27 atas nama Indobuildco telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh Kementerian ATR/BPN sejak 2023.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan permohonan eksekusi pemerintah melalui Penetapan Nomor 1/Perdata Eksekusi/2026 juncto putusan perkara Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst pada Februari 2026, setelah Indobuildco dinilai tak mengindahkan teguran (aanmaning) pengadilan. Surat pemberitahuan eksekusi dikirim ke Indobuildco melalui pos tercatat pada 19 Mei 2026, dengan jeda waktu hampir satu bulan agar perusahaan bisa mengosongkan lokasi secara sukarela. Kuasa hukum Kemensetneg dan PPKGBK, Kharis Sucipto, menyebut jeda waktu itu diberikan “agar pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan persoalan baru” (CNBC Indonesia, 26/5/2026).

Pemerintah mengaitkan langkah ini dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar aset-aset negara yang selama ini dikuasai pihak lain ditarik kembali ke bawah kontrol negara — pola yang juga terlihat dalam sejumlah penindakan kasus penyalahgunaan aset dan jabatan di era pemerintahan Prabowo.

Akar Sengketa: Dari Hotel Hilton ke Hotel Sultan

Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, Massa Lempar Batu ke Aparat

Sengketa ini berakar dari riwayat panjang Pontjo Sutowo, putra mantan Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo, yang memulai karier bisnisnya di galangan kapal lewat PT Adiguna Shipyard pada 1970 sebelum merambah properti dan perhotelan. Pada dekade 1980-an, ia mengambil alih pengelolaan Hotel Hilton Jakarta di kawasan GBK yang kemudian berganti nama menjadi Hotel Sultan dan menjadi salah satu ikon bisnis perhotelan di Jakarta.

Operasional hotel itu bergantung pada HGB atas tanah milik negara, yang menurut catatan berbagai media berakhir pada 2000. Pemerintah menyatakan hak tersebut tidak diperpanjang, sementara PT Indobuildco mengklaim masih memiliki hak pengelolaan berdasarkan perpanjangan HGB hingga tahun 2053 — perbedaan tafsir inilah yang berkembang menjadi sengketa hukum bertahun-tahun antara kedua pihak.

Bantahan dan Upaya Hukum PT Indobuildco

Eksekusi Hotel Sultan Ricuh, Massa Lempar Batu ke Aparat

PT Indobuildco, melalui kuasa hukumnya Hamdan Zoelva, menolak eksekusi ini dan menyebutnya berpotensi melanggar hukum karena pemohon eksekusi dinilai belum dinyatakan sebagai pemilik sah objek eksekusi. Hamdan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001 yang menurutnya mensyaratkan uang jaminan sebelum putusan serta-merta dijalankan.

Pihak Indobuildco menegaskan bahwa sengketa ini seharusnya hanya menyangkut status tanah, bukan bangunan maupun bisnis hotel yang menurut mereka dibangun dengan modal sendiri, bukan dari skema bangun-guna-serah (BOT). “Bangunan Hotel Sultan bukan BOT” (babelinsight.id, mengutip Hamdan Zoelva). Perusahaan ini disebut masih menempuh upaya hukum banding dan kasasi, sembari menyoroti dampak eksekusi terhadap pekerja, tenant, dan vendor yang ada di kompleks hotel. Pontjo Sutowo sendiri, yang kini berusia 75 tahun, tidak hadir di lokasi eksekusi dan hanya menyampaikan posisinya melalui kuasa hukum.

Kronologi dan Dampak

Menjelang eksekusi, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono memimpin apel gabungan aparat keamanan pada Rabu sore (17/6/2026), yang diikuti personel TNI, Polri, Brimob, Satpol PP, hingga petugas pemadam kebakaran, dengan harapan proses berjalan tanpa perlawanan.

Pada hari eksekusi, personel keamanan sudah bersiaga sejak pukul 07.00 WIB. Negosiasi antara polisi dan kelompok yang mengaku aliansi pekerja Indobuildco dimulai pukul 09.00 WIB namun gagal. Sekitar pukul 09.30 WIB, aparat mulai mendorong mundur massa yang memblokade halaman hotel, dan kericuhan pecah selama kurang lebih 30 menit setelah Panitera PN Jakarta Pusat membacakan penetapan eksekusi.

Massa melempari aparat dengan batu, bambu, dan botol. Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suhariyanto menyebut sebagian besar massa di lokasi bukan karyawan asli hotel, melainkan “orang luar saja, mereka disewa itu” (Tribunnews.com, 18/6/2026). Sebanyak 3.161 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemda dikerahkan untuk pengamanan, ditambah 300 personel internal dari PPKGBK, Kemensetneg, tim kuasa hukum, dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Polisi membalas eskalasi tersebut dengan mengerahkan kendaraan taktis water cannon hingga massa bubar dan sebagian sempat masuk ke dalam gedung hotel. Aparat gabungan akhirnya berhasil merangsek masuk ke lobi pada sekitar pukul 10.10–10.15 WIB dan menangkap sejumlah orang yang diduga menjadi provokator kericuhan. Pelataran depan hotel dilaporkan dipenuhi puing dan batu, sementara sejumlah fasilitas keamanan seperti pemindai X-ray dan pembatas antrean tergeser dari posisinya. Sejumlah akses ke kawasan GBK, termasuk Pintu 5, 7, dan 8, ditutup sementara hingga malam hari, dan area Parkir Timur, Hutan Kota, serta Stadion Softball dialihfungsikan sebagai zona eksekusi.

Apa Selanjutnya?

Usai menguasai lobi dan area depan hotel, petugas PPKGBK mulai melakukan inventarisasi aset di dalam kompleks eks Hotel Sultan secara sistematis. Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo menegaskan pihaknya akan tetap mengejar tunggakan royalti PT Indobuildco terkait pengelolaan hotel selama ini, menyusul kemenangan PPKGBK di persidangan tingkat pertama. Rakhmadi sebelumnya menyatakan “kami bersyukur karena aset negara ini akan kembali dikelola secara profesional” (Detik.com).

Pemerintah belum mengumumkan rencana pemanfaatan lahan Blok 15 GBK pascaeksekusi, meski opsi pengembalian sebagian aset kepada PT Indobuildco disebut masih terbuka. Di sisi lain, upaya hukum Indobuildco berupa banding dan kasasi masih berjalan, sehingga status akhir sengketa ini secara hukum belum benar-benar tertutup meski eksekusi fisik sudah dilaksanakan.

Pola pemerintah menegaskan kelanjutan kebijakan strategis di tengah kontroversi juga tercermin dalam klarifikasi Istana terkait program Makan Bergizi Gratis yang belum lama disampaikan, menunjukkan kecenderungan pemerintah merespons cepat isu yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif publik.

Hingga artikel ini diturunkan, proses pengamanan dan pendataan aset di kompleks eks Hotel Sultan masih berlangsung. BikiNews akan memperbarui artikel ini begitu ada perkembangan resmi dari kepolisian, PPKGBK, atau pihak Indobuildco.


Sumber: Kompas.com, Tribunnews.com, Liputan6.com, Detik.com, Bisnis.com, Kumparan.com, MetroTVNews.com, CNBC Indonesia, Sumbawanews.com, Babelinsight.id (18 Juni 2026 )

Anda mungkin juga suka...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *