bikinews – Sebanyak 18 saham bakal delisting dari BEI pada 10 November 2026. Keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI) ini menjadi pukulan bagi pasar modal nasional, terutama bagi investor ritel yang masih menggenggam saham perusahaan bermasalah. Di balik penghapusan pencatatan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendesak: siapa yang bertanggung jawab ketika saham publik kehilangan akses perdagangan di bursa?
Keputusan ini bukan muncul secara tiba-tiba. BEI telah mengumumkan rencana penghapusan pencatatan pada 10 April 2026. Sebanyak tujuh perusahaan masuk daftar karena dinyatakan pailit, sedangkan 11 emiten lainnya mengalami penghentian sementara perdagangan atau suspensi selama lebih dari 50 bulan.
Nama besar seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), yang dikenal melalui bisnis tekstil Sritex, turut masuk daftar. Selain itu, terdapat sejumlah perusahaan dari sektor properti, teknologi, energi, hingga industri manufaktur.
Persoalannya tidak berhenti pada hilangnya kode saham dari sistem perdagangan. Sebagian perusahaan masih memiliki kepemilikan publik yang cukup besar. Ketika pencatatan saham dihapus, investor berpotensi menghadapi kesulitan menjual kepemilikannya, sementara kepastian penyelesaian kewajiban pembelian kembali saham belum sepenuhnya jelas.
Pada 5 November 2026, muncul laporan bahwa 12 dari 18 emiten yang dijadwalkan keluar dari bursa masih belum menyelesaikan kewajiban buyback. Situasi tersebut membuat tenggat 9 November 2026 menjadi krusial, hanya sehari sebelum delisting dijadwalkan berlaku efektif.
Daftar 18 Saham Bakal Delisting dari BEI pada November 2026
Daftar saham bakal delisting dari BEI mencakup perusahaan yang menghadapi persoalan hukum dan keuangan serius serta emiten dengan suspensi berkepanjangan.
Berdasarkan pengumuman bursa yang diberitakan sejumlah media keuangan, penghapusan pencatatan dijadwalkan berlaku efektif pada Selasa, 10 November 2026.
| Kode Saham | Nama Emiten | Penyebab Delisting |
|---|---|---|
| COWL | Cowell Development | Pailit |
| MTRA | Mitra Pemuda | Pailit |
| SRIL | Sri Rejeki Isman | Pailit |
| TOYS | Sunindo Adipersada | Pailit |
| SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textile | Pailit |
| TDPM | Tianrong Chemicals Industry | Pailit |
| TELE | Omni Inovasi Indonesia | Pailit |
| LCGP | Eureka Prima Jakarta | Suspensi berkepanjangan |
| SUGI | Sugih Energy | Suspensi berkepanjangan |
| MABA | Marga Abhinaya Abadi | Suspensi berkepanjangan |
| LMAS | Limas Indonesia Makmur | Suspensi berkepanjangan |
| SKYB | Northcliff Citranusa Indonesia | Suspensi berkepanjangan |
| ENVY | Envy Technologies Indonesia | Suspensi berkepanjangan |
| GOLL | Golden Plantation | Suspensi berkepanjangan |
| PLAS | Polaris Investama | Suspensi berkepanjangan |
| TRIL | Triwira Insanlestari | Suspensi berkepanjangan |
| UNIT | Nusantara Inti Corpora | Suspensi berkepanjangan |
| DUCK | Jaya Bersama Indo | Suspensi berkepanjangan |
Daftar berdasarkan keputusan delisting yang diumumkan BEI pada April 2026, dengan tanggal efektif yang dijadwalkan pada 10 November 2026. Status masih dapat berubah apabila terdapat pengumuman resmi berikutnya.
Dari daftar tersebut, terlihat bahwa saham bakal delisting dari BEI bukan hanya berasal dari satu sektor. Masalah kelangsungan usaha dan kegagalan memenuhi ketentuan pencatatan dapat menimpa perusahaan dari berbagai industri.
Tujuh Emiten Pailit yang Akan Dihapus dari Bursa
Tujuh emiten yang dinyatakan pailit menghadapi persoalan fundamental yang lebih berat dibandingkan sekadar penurunan harga saham.
Status pailit berkaitan dengan proses hukum penyelesaian kewajiban perusahaan kepada kreditur. Kondisi ini dapat mengancam keberlangsungan operasional sekaligus menempatkan pemegang saham pada posisi yang rentan.
SRIL menjadi salah satu nama paling menonjol. Perusahaan tekstil yang pernah memiliki posisi penting dalam industri manufaktur Indonesia tersebut kini menghadapi konsekuensi berat dari persoalan keuangannya.
Kasus Sritex menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, sejarah panjang, dan popularitas merek tidak menjamin keamanan investasi.
Bagi pemegang saham, persoalan utamanya bukan hanya apakah perusahaan masih memiliki aset. Dalam proses kepailitan, pemegang saham berada pada urutan klaim yang lebih rendah dibandingkan kreditur yang memiliki hak pembayaran sesuai ketentuan hukum.
Sebelas Emiten Terjebak Suspensi Lebih dari 50 Bulan
Sebelas perusahaan lainnya menghadapi penghapusan pencatatan setelah sahamnya mengalami suspensi perdagangan lebih dari 50 bulan.
Rentang waktu tersebut bukan periode singkat. Investor yang memegang saham bersangkutan telah menghadapi pembatasan perdagangan selama lebih dari empat tahun.
Suspensi pada dasarnya merupakan instrumen pengawasan bursa. Namun, ketika penghentian perdagangan berlangsung bertahun-tahun tanpa pemulihan memadai, persoalannya berkembang menjadi masalah perlindungan investor.
Saham bakal delisting dari BEI akibat suspensi berkepanjangan juga memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi. Investor membutuhkan penjelasan mengenai kondisi keuangan, operasional, dan langkah pemulihan perusahaan, bukan sekadar pengumuman bahwa perdagangan masih dihentikan.
Mengapa BEI Menghapus Pencatatan 18 Saham Sekaligus?
Keputusan BEI menghapus pencatatan saham didasarkan pada ketentuan mengenai delisting dan relisting perusahaan tercatat.
Dalam kasus 18 emiten ini, bursa menilai terdapat kondisi yang berdampak negatif signifikan terhadap kelangsungan usaha, baik dari sisi finansial maupun hukum, atau penghentian perdagangan yang telah berlangsung sangat lama.
Aturan Suspensi dan Delisting Perusahaan
Ketentuan bursa memungkinkan penghapusan pencatatan ketika perusahaan mengalami suspensi sekurang-kurangnya selama 24 bulan, sesuai persyaratan dan proses yang berlaku.
Namun, melewati batas 24 bulan tidak berarti saham otomatis langsung dihapus pada hari berikutnya. BEI tetap melakukan evaluasi, pengumuman, serta tahapan administratif sebelum menetapkan keputusan.
Dalam kasus terbaru, 11 emiten bahkan telah menjalani suspensi lebih dari 50 bulan.
Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan waktu penyelesaian perusahaan bermasalah.
Jika suspensi dimaksudkan untuk melindungi investor, perlindungan tersebut seharusnya juga mencakup kejelasan jalan keluar ketika perdagangan tidak kunjung dipulihkan.
Delisting Paksa Bukan Sekadar Hukuman Administratif
Saham bakal delisting dari BEI melalui mekanisme forced delisting, yaitu penghapusan pencatatan yang diputuskan bursa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Berbeda dengan voluntary delisting yang diajukan perusahaan, forced delisting muncul ketika emiten tidak lagi memenuhi persyaratan tertentu atau menghadapi persoalan yang mengancam kelangsungan usahanya.
Bagi bursa, langkah ini diperlukan untuk menjaga kualitas perusahaan tercatat dan integritas pasar modal.
Namun, penghapusan pencatatan juga menyisakan persoalan. Emiten bermasalah memang dapat dikeluarkan dari bursa, tetapi investor yang telanjur membeli sahamnya tidak otomatis memperoleh kembali dana investasi.
Dengan kata lain, membersihkan daftar perusahaan tercatat belum tentu sama dengan menyelesaikan kerugian pemegang saham publik.
Nasib Investor Ketika Saham Delisting dari BEI
Pertanyaan paling penting ketika saham bakal delisting dari BEI adalah apa yang terjadi terhadap kepemilikan investor.
Delisting tidak otomatis menghapus kepemilikan saham. Investor pada prinsipnya masih tercatat sebagai pemegang saham perusahaan sepanjang hak kepemilikannya tetap berlaku.
Namun, hilangnya akses perdagangan di BEI membuat likuiditas saham menjadi persoalan serius.
Apakah Saham yang Delisting Akan Hangus?
Saham yang delisting tidak serta-merta hangus. Penghapusan pencatatan berarti saham tersebut tidak lagi diperdagangkan melalui mekanisme perdagangan BEI.
Akan tetapi, kondisi ini tidak menjamin bahwa saham masih memiliki nilai ekonomi yang dapat direalisasikan.
Jika perusahaan mengalami kepailitan dan asetnya tidak cukup untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur, pemegang saham berisiko tidak memperoleh pengembalian.
Perbedaan antara kepemilikan secara hukum dan nilai investasi secara ekonomi inilah yang perlu dipahami investor.
Memegang saham perusahaan yang sudah keluar dari bursa bukan berarti masih memiliki peluang yang sama untuk menjualnya seperti ketika saham aktif diperdagangkan.
Bisakah Saham Delisting Dijual Kembali?
Secara prinsip, pengalihan saham di luar bursa dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan hukum dan terdapat pihak yang bersedia membeli.
Namun, prosesnya tidak sesederhana menjual saham melalui aplikasi sekuritas.
Investor harus mempertimbangkan mekanisme pengalihan kepemilikan, pencatatan administrasi, ketersediaan pembeli, dan kondisi perusahaan.
Untuk emiten yang sedang menjalani kepailitan, situasinya dapat menjadi lebih rumit karena proses penyelesaian aset dan kewajiban berlangsung berdasarkan hukum kepailitan.
Karena itu, saham bakal delisting dari BEI bukan sekadar kehilangan tempat transaksi. Dalam praktiknya, investor juga dapat kehilangan kemudahan menentukan harga dan mencairkan investasi.
Buyback Saham Jadi Persoalan Menjelang 10 November 2026
Menjelang tanggal efektif penghapusan pencatatan, kewajiban pembelian kembali saham atau buyback menjadi sorotan.
BEI telah menetapkan tahapan yang mengharuskan perusahaan terkait menindaklanjuti kewajiban buyback sesuai ketentuan.
Perusahaan diminta menyampaikan keterbukaan informasi mengenai rencana buyback paling lambat 10 Mei 2026, sedangkan periode pelaksanaannya berlangsung pada 11 Mei hingga 9 November 2026.
Dua Belas Emiten Belum Menyelesaikan Buyback
Berdasarkan laporan Katadata pada 5 November 2026, sebanyak 12 dari 18 emiten yang dijadwalkan delisting belum menyelesaikan kewajiban pembelian kembali saham.
Informasi ini memperlihatkan bahwa proses penghapusan pencatatan tidak selalu berjalan seiring dengan penyelesaian hak pemegang saham publik.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa kewajiban buyback harus dijalankan sesuai ketentuan.
Namun, persoalan yang perlu diawasi bukan hanya apakah perusahaan telah menyampaikan rencana pembelian kembali saham. Realisasi, sumber pendanaan, mekanisme pelaksanaan, dan kepastian pembayaran kepada pemegang saham juga menjadi faktor penting.
Jika sebuah perusahaan telah menghadapi kesulitan keuangan serius, kemampuan menyediakan dana buyback tentu tidak dapat diasumsikan begitu saja.
Apakah Investor Pasti Mendapatkan Uang dari Buyback?
Kewajiban buyback tidak boleh disalahartikan sebagai jaminan bahwa seluruh investor pasti menerima kembali modal awal.
Harga pembelian kembali, pihak yang berkewajiban melaksanakan transaksi, ketentuan pelaksanaan, dan kemampuan pembayaran harus merujuk pada peraturan serta keterbukaan informasi masing-masing perusahaan.
Investor yang membeli saham pada harga tinggi tetap dapat menghadapi kerugian apabila harga realisasi pembelian kembali lebih rendah daripada harga perolehannya.
Terlebih lagi, apabila kewajiban buyback belum terlaksana, terdapat risiko ketidakpastian penyelesaian.
Di sinilah saham bakal delisting dari BEI menghadirkan ujian nyata bagi perlindungan investor. Ketentuan tertulis perlu diikuti mekanisme pelaksanaan yang efektif agar hak pemegang saham tidak berhenti sebagai janji administratif.
Kepemilikan Publik Masih Besar, Siapa Menanggung Risikonya?
Sejumlah emiten dalam daftar delisting memiliki porsi saham publik atau free float yang signifikan.
Berdasarkan data yang dihimpun Katadata per 5 November 2026, ENVY memiliki free float sekitar 86,18%, LMAS sekitar 78,78%, dan SBAT sekitar 51,52%.
Sementara itu, SRIL memiliki free float sekitar 39,89%.
Angka tersebut menggambarkan besarnya porsi saham yang tersebar di luar kepemilikan pengendali sesuai definisi free float yang digunakan dalam data tersebut.
Namun, angka free float tidak dapat langsung diterjemahkan menjadi jumlah investor ritel yang terdampak. Komposisi pemegang saham perlu dilihat lebih rinci.
Mengapa Investor Ritel Berada dalam Posisi Sulit?
Investor ritel umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap informasi internal perusahaan dan tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan pemegang saham pengendali dalam menentukan kebijakan korporasi.
Ketika emiten menghadapi masalah keuangan, investor publik bergantung pada laporan keuangan, keterbukaan informasi, pengawasan regulator, serta keputusan manajemen.
Jika informasi terlambat atau tidak memadai, kemampuan investor untuk mengantisipasi risiko ikut melemah.
Kondisi tersebut menjadi semakin berat ketika saham telah disuspensi sehingga investor tidak bisa menggunakan mekanisme perdagangan normal untuk keluar dari investasinya.
Delisting dan Ujian Transparansi Pasar Modal
Saham bakal delisting dari BEI juga menjadi pengingat bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban menerbitkan dokumen.
Informasi harus tersedia tepat waktu, mudah dipahami, dan cukup untuk membantu investor menilai risiko.
Perusahaan yang menghadapi persoalan keuangan serius semestinya memberikan penjelasan terukur mengenai kondisi operasional, kewajiban kepada kreditur, dan rencana pemulihan.
Sementara itu, otoritas pasar modal perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak menyesatkan.
Kepercayaan investor tidak dibangun hanya melalui jumlah perusahaan yang melantai di bursa, tetapi juga melalui kualitas pengawasan ketika perusahaan mulai mengalami masalah.
Saham Lain yang Berpotensi Delisting dari BEI
Di luar 18 perusahaan yang telah mendapat jadwal penghapusan pencatatan, masih terdapat sejumlah saham yang menghadapi suspensi berkepanjangan.
Data BEI per 30 Juni 2026 mencatat beberapa emiten dengan penghentian perdagangan lebih dari dua tahun, antara lain PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI), dan PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM).
Ada pula PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA), PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO), serta PT Siwani Makmur Tbk (SIMA).
Namun, perusahaan-perusahaan tersebut tidak boleh langsung disamakan dengan 18 emiten yang telah memiliki jadwal delisting pada 10 November 2026.
Suspensi Panjang Belum Berarti Pasti Delisting
Saham yang mengalami suspensi panjang memang dapat menghadapi risiko penghapusan pencatatan, tetapi keputusan akhir tetap bergantung pada evaluasi dan pengumuman resmi bursa.
Perusahaan masih dapat melakukan langkah perbaikan, menyelesaikan persoalan yang menyebabkan suspensi, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Investor perlu membedakan antara status berpotensi delisting dan keputusan delisting yang telah diumumkan.
Kesalahan memahami kedua status tersebut dapat memicu kepanikan atau keputusan investasi berdasarkan informasi yang belum lengkap.
Delisting Massal dan Pertaruhan Kepercayaan Investor Indonesia
Saham bakal delisting dari BEI pada 10 November 2026 menjadi pengingat keras bahwa risiko pasar modal tidak hanya berasal dari naik turunnya harga saham.
Ada risiko yang lebih mendasar, yakni ketika perusahaan kehilangan kelangsungan usaha, tidak mampu memenuhi kewajibannya, atau gagal memperbaiki kondisi selama bertahun-tahun.
BEI memiliki alasan regulasi untuk menghapus pencatatan perusahaan bermasalah. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut seharusnya tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah emiten yang disuspensi.
Perlindungan investor perlu dinilai melalui keterbukaan informasi, efektivitas pengawasan, pelaksanaan kewajiban buyback, dan kepastian mekanisme penyelesaian hak pemegang saham.
Tenggat 9 November 2026 menjadi ujian penting bagi perusahaan yang belum menyelesaikan kewajibannya. Sementara itu, tanggal 10 November 2026 akan menandai perubahan status pencatatan 18 emiten apabila keputusan bursa berlaku sesuai jadwal.
Bagi investor, peristiwa ini memberikan pelajaran mahal bahwa saham murah tidak selalu berarti peluang investasi menarik. Harga yang terlihat rendah dapat menyembunyikan persoalan likuiditas, utang, tata kelola, hingga ancaman kehilangan akses perdagangan.
Pasar modal yang sehat bukan sekadar pasar yang ramai mencatatkan perusahaan baru. Ukuran yang lebih penting adalah bagaimana regulator, bursa, dan emiten menangani perusahaan yang gagal memenuhi standar.
Sebab, ketika perusahaan keluar dari bursa, persoalan mungkin selesai dalam administrasi pencatatan. Namun, bagi investor yang dananya masih tertahan, persoalan sesungguhnya bisa baru dimulai.
Referensi
Bursa Efek Indonesia. Suspensi Lebih dari 6 Bulan, data per 30 Juni 2026.
https://www.idx.id/id/perusahaan-tercatat/suspensi-6-bulan/ suit-baze
Katadata, 5 November 2026. BEI Desak Emiten Terkena Delisting Tuntaskan Buyback sebelum 10 November.
https://katadata.co.id/finansial/bursa/6aec632916ffc/bei-desak-emiten-terkena-delisting-tuntaskan-buyback-sebelum-10-november Bursa Katadata.co.id
CNBC Indonesia, 3 November 2026. 18 Emiten Angkat Kaki dari Bursa Mulai 10 November 2026, Ini Daftarnya.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20261103110353-17-781821/18-emiten-angkat-kaki-dari-bursa-mulai-10-november-2026-ini-daftarnya CNBC Indonesia
IDNFinancials, 4 November 2026. Sritex dan 17 Saham Bakal Delisting dari BEI, Apa Penyebabnya?
https://www.idnfinancials.com/id/news/71265/sritex-dan-17-saham-bakal-delisting-dari-bei-apa-penyebabnya IDNFinancials
Bisnis.com, 5 November 2026. BEI Suspensi 62 Saham Telat Laporan Keuangan, Ada RAFI hingga Sritex.
https://market.bisnis.com/read/20261105/7/2018603/bei-suspensi-62-saham-telat-laporan-keuangan-ada-rafi-hingga-sritex Bisnis.com
