bikinews – Tekanan terhadap keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat sejumlah pos anggaran harus semakin diperhitungkan dengan hati-hati. Namun, ketika bicara soal pendidikan, DPRD DKI Jakarta memberikan sinyal tegas bahwa sektor ini tidak boleh menjadi korban penyesuaian anggaran.
Sikap tersebut muncul di tengah berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Jakarta dari pemerintah pusat. Pemotongan DBH sekitar Rp14,997 triliun membuat Pemprov dan DPRD DKI harus kembali menentukan program mana yang dapat disesuaikan tanpa mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.
Bagi DPRD, pendidikan menjadi salah satu sektor yang harus tetap dipertahankan. Sebab, Jakarta masih mempunyai sejumlah pekerjaan rumah besar, mulai dari program sekolah gratis, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), perbaikan fasilitas pendidikan, hingga persoalan puluhan ribu siswa yang belum menikmati program sekolah gratis.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin sebelumnya menegaskan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh berkurang meskipun kondisi fiskal menghadapi tekanan. Komitmen tersebut juga mencakup program KJP, KJMU, KJP Plus, dan program pendidikan lainnya.
DPRD DKI Tegaskan Anggaran Pendidikan Jangan Dikurangi
Pendidikan menjadi salah satu layanan dasar yang ingin tetap dijaga oleh Pemprov dan DPRD DKI Jakarta ketika menyusun kebijakan anggaran.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyampaikan hal tersebut setelah pimpinan DPRD bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Dalam pertemuan tersebut, kondisi perekonomian dan berkurangnya DBH dari pemerintah pusat turut menjadi perhatian. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap ditempatkan sebagai prioritas.
Khoirudin menyebut Pramono menegaskan anggaran sektor pendidikan tidak boleh berkurang. Komitmen yang sama juga diberikan terhadap anggaran kesehatan.
Sikap tersebut cukup understandable. Pendidikan bukan sekadar satu pos belanja dalam APBD, tetapi berkaitan langsung dengan akses anak-anak Jakarta terhadap sekolah dan kesempatan meningkatkan kualitas hidup.
Ketika anggaran pendidikan dikurangi terlalu dalam, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.
DBH Jakarta Dipotong Hampir Rp15 Triliun
Persoalan anggaran Jakarta menjadi semakin challenging setelah DBH dari pemerintah pusat mengalami pemotongan sekitar Rp14,997 triliun.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad mengungkapkan besarnya pemotongan tersebut membuat DPRD harus kembali memikirkan pos anggaran mana yang bisa disesuaikan.
Nominal hampir Rp15 triliun jelas bukan angka kecil.
Ketika pendapatan yang sebelumnya diperhitungkan mengalami perubahan, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian agar struktur APBD tetap sehat. Namun, persoalannya menjadi complicated ketika program yang membutuhkan anggaran justru masih sangat banyak.
Pendidikan menjadi contoh paling jelas.
Jakarta masih mempunyai target memperluas program sekolah gratis, mempertahankan bantuan pendidikan, memperbaiki fasilitas sekolah, serta memastikan anak yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memperoleh pendidikan yang layak.
Karena itu, DPRD mendorong agar penyesuaian anggaran tidak dilakukan secara sembarangan.
Sekitar 61 Ribu Siswa Belum Menikmati Sekolah Gratis
Salah satu alasan sektor pendidikan harus tetap diprioritaskan adalah masih adanya sekitar 61 ribu siswa Jakarta yang belum menikmati program sekolah gratis.
Ramly menyampaikan persoalan tersebut ketika DPRD DKI bertemu dengan perwakilan DPR RI, MPR RI, dan DPD pada 30 Juli 2026.
Menurutnya, jumlah lulusan dan kapasitas yang dipersiapkan belum seimbang. Akibatnya, puluhan ribu siswa masih belum memperoleh fasilitas sekolah gratis.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran pendidikan Jakarta bukan sekadar persoalan mempertahankan program yang sudah berjalan.
Masih ada kebutuhan untuk melakukan ekspansi.
Program sekolah gratis menjadi penting terutama bagi siswa yang tidak berhasil mendapatkan kursi di sekolah negeri. Tanpa dukungan pemerintah, mereka harus masuk sekolah swasta dan biaya pendidikan dapat menjadi beban cukup besar bagi keluarga.
Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, persoalan tersebut bukan sesuatu yang bisa dianggap small issue.
Target Sekolah Gratis Masih Jauh dari Usulan DPRD
Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD sebenarnya telah mulai menjalankan program sekolah swasta gratis secara bertahap.
Pada 2025, program tersebut direalisasikan pada 40 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta.
Memasuki 2026, Komisi E DPRD DKI mengusulkan agar jumlah sekolah yang mengikuti program diperluas menjadi 258 sekolah. Namun, jumlah yang akhirnya disetujui berada di kisaran 103 sekolah.
Artinya, masih terdapat gap yang cukup besar antara kebutuhan dengan kemampuan anggaran.
DPRD ingin program tersebut terus diperluas karena sekolah swasta gratis menjadi salah satu solusi bagi keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Kalau anggaran pendidikan justru dipangkas, ekspansi program otomatis menjadi semakin sulit.
This is the main concern.
Jakarta bukan hanya harus mempertahankan layanan yang sudah berjalan, tetapi juga mengejar kebutuhan pendidikan yang sampai sekarang belum sepenuhnya terpenuhi.
Anggaran Pendidikan Jakarta Capai Rp19,75 Triliun pada 2026
Jakarta sebenarnya mengalokasikan anggaran cukup besar untuk sektor pendidikan.
Pada 2026, total alokasi anggaran pendidikan Jakarta mencapai sekitar Rp19,75 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan dan dipandang sebagai instrumen penting dalam memperluas akses sekaligus membantu memutus rantai kemiskinan.
Angka hampir Rp20 triliun memang terlihat besar jika dibaca secara nominal.
Namun, kebutuhan pendidikan Jakarta juga massive.
Ada jutaan penduduk yang membutuhkan pelayanan pendidikan, ribuan sekolah yang harus dikelola, tenaga pendidik, fasilitas, bantuan siswa, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, hingga program pendidikan bagi kelompok berkebutuhan khusus.
Karena itu, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah anggarannya besar atau kecil.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah anggaran tersebut sudah digunakan secara efektif dan apakah seluruh kebutuhan prioritas masyarakat sudah mendapatkan pembiayaan yang memadai.
DPRD Bahkan Mendorong Anggaran Pendidikan Ditambah
Sebelum persoalan pemotongan DBH menjadi perhatian, sejumlah anggota DPRD DKI sebenarnya telah mendorong agar anggaran pendidikan justru ditambah.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai anggaran pendidikan perlu diperbesar untuk menangani persoalan anak tidak sekolah.
Menurut Jhonny, anggaran untuk sekolah gratis masih belum cukup untuk menyelesaikan persoalan anak putus sekolah di Jakarta. Karena itu, pendidikan perlu mendapatkan prioritas lebih besar dalam kebijakan anggaran daerah.
Pandangan tersebut memperlihatkan adanya gap antara kapasitas anggaran dengan kebutuhan di lapangan.
Di satu sisi, Jakarta harus menghadapi tekanan fiskal.
Di sisi lain, DPRD melihat masih banyak persoalan pendidikan yang justru membutuhkan tambahan pembiayaan.
Karena itu, memotong anggaran pendidikan menjadi opsi yang sulit diterima.
KJP dan KJMU Juga Harus Dijaga
Ketika membicarakan anggaran pendidikan Jakarta, fokusnya tidak hanya sekolah gratis.
Ada program Kartu Jakarta Pintar, KJP Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dari kebijakan pendidikan Jakarta.
Program tersebut memberikan dukungan kepada masyarakat agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak untuk melanjutkan pendidikan.
Khoirudin secara khusus menyebut program seperti KJP, KJMU, dan KJP Plus termasuk dalam anggaran pendidikan yang tidak boleh berkurang.
Keberadaan bantuan seperti ini penting karena biaya pendidikan tidak berhenti pada pembayaran sekolah.
Siswa masih membutuhkan transportasi, seragam, buku, alat tulis, makanan, hingga berbagai kebutuhan penunjang lainnya.
Untuk mahasiswa, kebutuhan menjadi semakin kompleks karena terdapat biaya kuliah dan berbagai kebutuhan akademik.
Jadi ketika anggaran bantuan pendidikan dipangkas, dampaknya bisa langsung terasa pada household budget keluarga penerima.
DPRD Juga Soroti Anggaran Pendidikan yang Tidak Terserap
Menolak pemotongan bukan berarti DPRD tidak mengkritisi penggunaan anggaran pendidikan.
Pada Juni 2026, DPRD DKI menyoroti adanya sekitar Rp1,1 triliun anggaran Dinas Pendidikan yang tidak terserap. Ramly mempertanyakan kondisi tersebut karena pada saat yang sama program sekolah gratis masih belum menjangkau seluruh sekolah yang sebelumnya diusulkan.
Persoalan ini menjadi reminder bahwa mempertahankan anggaran harus berjalan bersama dengan peningkatan kualitas belanja.
Anggaran besar tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak dapat direalisasikan secara efektif.
Karena itu, challenge pemerintah bukan hanya mempertahankan nominal anggaran pendidikan, tetapi memastikan uang tersebut benar-benar sampai kepada program yang dibutuhkan masyarakat.
Jika terdapat anggaran yang berpotensi tidak terserap, evaluasi harus dilakukan lebih cepat sehingga dana dapat diarahkan kepada kebutuhan lain yang masih berkaitan dengan pendidikan.
Perbaikan Gedung Sekolah Jangan Ikut Terabaikan
Selain bantuan kepada siswa, kondisi fisik sekolah juga menjadi perhatian DPRD.
Pada Agustus 2026, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti keterlambatan rehabilitasi SDN Kebayoran Lama Selatan 09. Keterlambatan pembangunan membuat siswa harus menjalani sistem belajar yang dinilai mengurangi waktu pembelajaran mereka.
Wibi kemudian meminta pembangunan dan rehabilitasi sekolah mendapatkan perhatian dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa anggaran pendidikan mempunyai banyak layer.
Bukan hanya uang bantuan siswa.
Ada gedung sekolah yang harus diperbaiki, ruang kelas yang membutuhkan rehabilitasi, fasilitas pembelajaran, laboratorium, sanitasi, hingga berbagai sarana pendukung lainnya.
Ketika salah satu proyek terlambat, siswa yang akhirnya menanggung konsekuensinya.
Pendidikan Dipandang sebagai Instrumen Melawan Kemiskinan
Alasan lain pendidikan terus ditempatkan sebagai prioritas adalah hubungannya dengan persoalan ekonomi masyarakat.
Sejumlah legislator DPRD DKI melihat pendidikan sebagai instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan.
Ketika anak dari keluarga berpenghasilan rendah memperoleh akses pendidikan berkualitas, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kondisi ekonomi di masa depan menjadi lebih besar.
Sebaliknya, ketika anak putus sekolah karena biaya, risiko ketimpangan sosial dapat terus berulang antargenerasi.
Karena itu, kebijakan sekolah gratis, KJP, KJMU, dan program pendidikan lainnya tidak hanya bisa dibaca sebagai pengeluaran APBD.
Program tersebut merupakan investasi jangka panjang.
Return-nya mungkin tidak langsung terlihat dalam satu atau dua tahun, tetapi dampaknya bisa menentukan kualitas sumber daya manusia Jakarta dalam satu atau dua dekade ke depan.
Tekanan Fiskal Tetap Membutuhkan Prioritas yang Jelas
Pemotongan DBH hampir Rp15 triliun tentu membuat ruang fiskal Jakarta menjadi lebih challenging.
Pemprov dan DPRD tidak mungkin mengabaikan kondisi tersebut.
Penyesuaian tetap diperlukan.
Namun, ketika anggaran harus dirasionalisasi, pemerintah perlu mempunyai skala prioritas yang jelas. Program yang mempunyai dampak langsung terhadap layanan dasar masyarakat harus memperoleh perlindungan lebih besar.
Pendidikan menjadi salah satunya.
Jakarta mungkin dapat menunda sebagian kegiatan yang tidak mendesak. Beberapa belanja dapat dievaluasi kembali. Program yang dampaknya rendah juga bisa dikaji ulang.
Tetapi ketika menyangkut akses anak terhadap pendidikan, pendekatannya tentu harus berbeda.
Satu tahun kehilangan kesempatan sekolah bukan sesuatu yang mudah dikembalikan.
Sekolah Gratis Jadi Salah Satu PR Besar Jakarta
Program sekolah gratis kemungkinan akan terus menjadi salah satu topik penting dalam kebijakan pendidikan Jakarta.
Keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat keberadaan sekolah swasta tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan ibu kota.
Masalahnya, biaya sekolah swasta tidak selalu affordable untuk seluruh keluarga.
Skema sekolah swasta gratis kemudian menjadi jalan tengah. Pemerintah dapat memanfaatkan kapasitas sekolah swasta sambil membantu siswa yang kesulitan membayar biaya pendidikan.
Namun, model tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Jika target jumlah sekolah ingin terus diperluas, pemerintah harus mempunyai kepastian pembiayaan.
Karena itu, pemotongan anggaran pendidikan justru berpotensi membuat target perluasan akses semakin sulit tercapai.
DPRD dan Pemprov Punya Posisi yang Relatif Sama
Menariknya, persoalan mempertahankan anggaran pendidikan tidak hanya menjadi suara DPRD.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyatakan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tidak boleh menjadi korban pengurangan anggaran. Pada akhir Juli 2026, Pramono kembali menegaskan pendidikan, kesehatan, serta Tambahan Penghasilan Pegawai atau TKD ASN merupakan pos yang ingin tetap dijaga di tengah pemotongan DBH.
Kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam struktur anggaran.
Sebab, mempertahankan pendidikan membutuhkan trade-off. Jika satu sektor dilindungi, pemerintah harus menemukan efisiensi dari pos lain atau mencari ruang pendapatan tambahan.
Di sinilah proses pembahasan anggaran menjadi crucial.
Anggaran Besar Harus Diikuti Pengawasan Ketat
Menjaga anggaran pendidikan tidak berarti memberikan blank cheque kepada Dinas Pendidikan.
Justru karena anggarannya besar dan mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat, pengawasan harus semakin ketat.
DPRD mempunyai peran penting untuk memastikan program benar-benar berjalan sesuai target, anggaran terserap secara efektif, pembangunan sekolah selesai tepat waktu, serta bantuan pendidikan diterima kelompok yang memang membutuhkan.
Evaluasi juga harus berbasis hasil.
Kalau anggaran sudah dialokasikan tetapi masih banyak siswa tidak tertampung, pemerintah harus mengetahui di mana bottleneck-nya.
Kalau proyek rehabilitasi sekolah terus terlambat, penyebabnya harus diperbaiki.
Kalau ada anggaran tidak terserap, perencanaannya harus dievaluasi.
Jadi mempertahankan anggaran dan memperbaiki kualitas belanja harus berjalan beriringan.
Sikap DPRD DKI Jakarta yang menolak anggaran pendidikan dikurangi muncul di tengah tekanan fiskal akibat pemotongan Dana Bagi Hasil Jakarta sekitar Rp14,997 triliun.
Kondisi tersebut memang membuat Pemprov dan DPRD harus semakin selektif dalam menentukan prioritas anggaran. Namun, pendidikan dinilai menjadi salah satu layanan dasar yang tidak boleh dikorbankan.
Alasannya cukup jelas.
Sekitar 61 ribu siswa masih disebut belum menikmati sekolah gratis. Usulan perluasan sekolah gratis juga belum seluruhnya dapat direalisasikan, sementara KJP, KJMU, pembangunan dan rehabilitasi sekolah serta berbagai program pendidikan lainnya tetap membutuhkan pembiayaan.
Di sisi lain, DPRD juga harus memastikan anggaran yang sudah tersedia benar-benar digunakan secara optimal. Temuan sekitar Rp1,1 triliun anggaran pendidikan yang tidak terserap menjadi reminder bahwa persoalan pendidikan Jakarta bukan sekadar membutuhkan anggaran besar, tetapi juga perencanaan dan eksekusi yang efektif.
Pada akhirnya, menjaga anggaran pendidikan bukan sekadar mempertahankan angka dalam APBD.
Di balik angka tersebut ada siswa yang membutuhkan sekolah, keluarga yang bergantung pada KJP, mahasiswa penerima KJMU, sekolah yang perlu diperbaiki, serta anak-anak yang tidak boleh kehilangan kesempatan belajar hanya karena kondisi ekonomi.
Ketika kondisi fiskal sedang tight, pemerintah memang harus melakukan efisiensi.
Namun untuk pendidikan, pesan dari DPRD DKI cukup clear: boleh berhemat, tetapi jangan sampai masa depan anak Jakarta yang ikut dipotong.
Referensi
BeritaJakarta — Kawal RKPD, Tekanan Ekonomi Global Tak Geser Prioritas Layanan Dasar Jakarta, 19 Mei 2026.
ANTARA News — Atasi Masalah Anak Tak Sekolah, Anggaran Pendidikan DKI Perlu Ditambah, 29 April 2026.
ANTARA News — Legislator DKI: Pendidikan adalah Senjata Utama untuk Lawan Kemiskinan, 3 Mei 2026.
Liputan6 — DBH Jakarta Dipangkas, DPRD Soroti Nasib 61 Ribu Siswa, 30 Juli 2026.
Suara.com — 61 Ribu Siswa Jakarta Belum Nikmati Sekolah Gratis, 30 Juli 2026.
Suara.com — Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis, 29 Juni 2026.
DPRD DKI Jakarta — Informasi pembahasan program pendidikan, rehabilitasi sekolah, dan prioritas APBD Jakarta.
