bikinews – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman akhirnya memberikan tanggapan terhadap sindiran mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu, yang menyebut dirinya sebagai pemuja mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sindiran tersebut muncul setelah pernyataan lama Habiburokhman mengenai sosok Listyo Sigit kembali menjadi perbincangan di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal. Politikus Partai Gerindra itu memilih merespons kritik dengan menjelaskan prinsip integritas yang disebutnya sebagai doktrin perkalian nol atau zero multiplier.
Polemik ini menjadi sorotan karena Habiburokhman sebelumnya pernah memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo di institusi Polri. Namun, situasi berubah setelah muncul penyelidikan dugaan penyadapan ilegal yang turut menyeret nama mantan Kapolri tersebut. Perubahan sikap Habiburokhman kemudian memancing perhatian publik, termasuk kritik dari Said Didu melalui media sosial.
Habiburokhman menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan sindiran yang disampaikan Said Didu. Menurutnya, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyampaikan pandangan maupun penilaian terhadap seseorang dalam sistem demokrasi. Meski demikian, ia merasa perlu memberikan penjelasan mengenai alasan perubahan penilaiannya terhadap mantan pimpinan tertinggi kepolisian tersebut.
Sindiran Said Didu terhadap Habiburokhman berkaitan dengan pernyataan sang legislator dalam rapat paripurna DPR RI pada Juni 2026. Ketika itu, Habiburokhman memberikan apresiasi terhadap Listyo Sigit Prabowo dengan menyebutnya sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa. Pernyataan tersebut kembali diangkat setelah kasus dugaan penyadapan ilegal menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum.
Said Didu kemudian melontarkan sindiran yang menggambarkan Habiburokhman sebagai sosok yang sebelumnya begitu mengagumi Listyo Sigit. Kritik tersebut menjadi bagian dari diskusi publik mengenai konsistensi sikap pejabat negara ketika menghadapi perubahan situasi politik dan hukum. Perhatian semakin besar karena Habiburokhman merupakan Ketua Komisi III DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor penegakan hukum.
Menanggapi hal tersebut, Habiburokhman tidak memberikan serangan personal terhadap Said Didu. Ia justru menyatakan bahwa pandangan kritis merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi, termasuk ketika kritik ditujukan kepada dirinya. Respons tersebut kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai prinsip yang digunakannya dalam menilai integritas seorang pejabat publik.
Habiburokhman Jelaskan Doktrin Perkalian Nol atau Zero Multiplier
Salah satu poin paling menarik dari tanggapan Habiburokhman adalah penjelasannya mengenai doktrin perkalian nol. Prinsip tersebut, menurutnya, merupakan ajaran yang diperoleh dari seniornya di Partai Gerindra dan berkaitan dengan pentingnya loyalitas serta integritas. Melalui konsep ini, ia menegaskan bahwa pencapaian besar seseorang tidak dapat dipisahkan dari kualitas moral yang mendasari tindakannya.
Dalam penjelasannya, Habiburokhman menggunakan pendekatan matematika sederhana untuk menggambarkan hubungan antara prestasi dan integritas. Sebesar apa pun angka pencapaian seseorang, hasil akhirnya akan tetap nol apabila dikalikan dengan angka nol. Analogi tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa pelanggaran integritas yang serius dapat menghilangkan nilai positif dari prestasi sebelumnya.
Habiburokhman menempatkan loyalitas dan integritas sebagai faktor utama dalam menilai seorang pejabat, terutama dalam organisasi yang memiliki struktur komando. Menurut pandangannya, kemampuan profesional dan pencapaian institusional tidak cukup apabila seseorang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Karena itu, ia menilai perubahan penilaian terhadap seorang tokoh dapat terjadi ketika muncul fakta baru mengenai perilaku atau tanggung jawab hukum tokoh tersebut.
Doktrin perkalian nol juga menjadi dasar argumentasi Habiburokhman dalam menjelaskan sikapnya terhadap kasus yang menyeret nama Listyo Sigit. Ia menilai dugaan pelanggaran serius terhadap kepercayaan publik tidak dapat dipandang sebagai persoalan kecil apabila nantinya terbukti melalui proses hukum. Namun, penting untuk membedakan penilaian politik tersebut dengan penetapan kesalahan pidana yang tetap harus melalui mekanisme hukum.
Pernyataan lama Habiburokhman menjadi salah satu alasan mengapa sindiran Said Didu mendapatkan perhatian. Dalam rapat paripurna DPR pada Juni 2026, ia sempat memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo. Penilaian tersebut disampaikan ketika publik belum mengetahui perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi sorotan nasional.
Habiburokhman menjelaskan bahwa penilaiannya saat itu didasarkan pada informasi dan kondisi yang diketahui pada periode tersebut. Menurutnya, situasi yang berkembang setelah pengungkapan kasus membuat penilaian terhadap sosok mantan Kapolri harus mempertimbangkan persoalan integritas. Ia pun menilai bahwa prestasi masa lalu tidak otomatis dapat menjadi pembenaran apabila seseorang terbukti melakukan pelanggaran hukum serius.
Perubahan pandangan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara penilaian terhadap kinerja institusional dan tanggung jawab pribadi seorang pejabat. Seorang pemimpin dapat memperoleh apresiasi atas sejumlah pencapaian, tetapi tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Dalam konteks ini, Habiburokhman berupaya menjelaskan bahwa kritiknya saat ini tidak harus dipahami sebagai pertentangan tanpa alasan dengan pernyataannya sebelumnya.
Meski demikian, publik tetap memiliki ruang untuk mempertanyakan konsistensi penilaian para pejabat terhadap tokoh yang sebelumnya mendapatkan dukungan. Kritik semacam ini menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Hal terpenting adalah setiap perubahan sikap dapat dijelaskan secara terbuka dengan merujuk pada fakta dan perkembangan hukum yang dapat diverifikasi.
Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Jadi Pemicu Perubahan Sikap

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo menjadi latar belakang utama munculnya polemik tersebut. Berdasarkan laporan yang berkembang pada awal November 2026, penyidik Bareskrim Polri tengah menangani dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini juga memunculkan perhatian mengenai kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dan sistem elektronik dalam institusi penegak hukum.
Habiburokhman mengaku terkejut dan kecewa setelah muncul informasi bahwa dirinya bersama sejumlah pimpinan serta anggota Komisi III DPR RI diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal. Ia menyayangkan kemungkinan tindakan tersebut karena hubungan kerja antara Komisi III dan kepolisian selama ini berjalan melalui mekanisme kelembagaan. Meski demikian, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses hukum yang berlaku.
Menurut Habiburokhman, kasus penyadapan ilegal tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena berkaitan dengan perlindungan komunikasi pribadi dan kepercayaan publik. Ia menilai bahwa pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan tindakannya tanpa memandang jabatan maupun prestasi sebelumnya. Pandangan tersebut sekaligus menjadi alasan mengapa dirinya kini memberikan penilaian berbeda terhadap mantan Kapolri yang sebelumnya pernah mendapat pujian.
Selain menjawab sindiran Said Didu, Habiburokhman juga menegaskan dukungannya terhadap upaya kepolisian mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal secara menyeluruh. Ia meminta agar penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap pihak yang memerintahkan serta motif di balik tindakan tersebut. Menurutnya, transparansi menjadi faktor penting untuk memastikan proses penegakan hukum dapat memperoleh kepercayaan masyarakat.
Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas perkembangan penanganan perkara tersebut. Agenda ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap institusi penegak hukum, khususnya dalam perkara yang memiliki dampak terhadap keamanan negara. Rapat tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan penyidikan dan langkah yang akan dilakukan kepolisian.
Berdasarkan keterangan resmi DPR RI pada 8 November 2026, perkara tersebut telah melibatkan empat tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa prosedur yang sah selama periode 2025 hingga 2026. Meski telah terdapat penetapan tersangka, seluruh pihak yang terlibat tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Polemik Said Didu dan Habiburokhman
Perdebatan antara Said Didu dan Habiburokhman memperlihatkan bagaimana pernyataan pejabat publik dapat kembali menjadi sorotan ketika situasi politik mengalami perubahan. Pernyataan yang sebelumnya dianggap sebagai bentuk apresiasi dapat dipertanyakan ketika muncul persoalan baru yang berkaitan dengan tokoh yang dipuji. Kondisi tersebut membuat konsistensi sikap dan kemampuan memberikan penjelasan menjadi hal penting bagi seorang pejabat negara.
Sebagai mantan pejabat pemerintah yang aktif menyampaikan kritik, Said Didu memiliki ruang untuk mempertanyakan pandangan politik maupun pernyataan publik Habiburokhman. Sementara itu, Habiburokhman juga memiliki hak untuk menjelaskan konteks dan alasan perubahan penilaiannya. Perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi selama tetap berlandaskan fakta dan tidak mengabaikan proses hukum.
Di luar polemik personal, persoalan yang lebih substansial adalah bagaimana dugaan penyalahgunaan kewenangan dapat ditangani secara transparan. Publik membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban institusi, dan perlindungan terhadap pihak yang berpotensi menjadi korban. Oleh sebab itu, perdebatan mengenai pernyataan masa lalu sebaiknya tidak mengalihkan perhatian dari proses pengungkapan perkara yang sedang berlangsung.
Komisi III DPR Dorong Penguatan Aturan Penyadapan
Kasus dugaan penyadapan ilegal juga mendorong munculnya pembahasan mengenai kebutuhan penguatan regulasi penyadapan di Indonesia. Habiburokhman menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan akan didorong setelah penyelesaian agenda legislasi lainnya, termasuk RUU Perampasan Aset. Regulasi tersebut dipandang penting agar pelaksanaan penyadapan memiliki batasan dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Menurut Habiburokhman, aturan penyadapan tidak hanya dibutuhkan untuk melindungi pejabat negara, tetapi juga seluruh masyarakat. Perlindungan komunikasi pribadi menjadi bagian penting dalam memastikan kewenangan penegakan hukum tidak digunakan secara sembarangan. Dengan pengaturan yang tepat, tindakan penyadapan untuk kepentingan hukum dapat dibedakan secara tegas dari aktivitas ilegal yang melanggar hak warga negara.
Penguatan regulasi juga berpotensi memberikan kepastian mengenai lembaga yang berwenang melakukan penyadapan dan prosedur yang wajib dipenuhi. Selain itu, mekanisme pengawasan perlu dirancang agar setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Meski demikian, efektivitas aturan tetap bergantung pada pelaksanaan, independensi pengawasan, dan komitmen aparat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.
Respons Habiburokhman terhadap sindiran Said Didu pada akhirnya tidak hanya membahas persoalan pujian terhadap Listyo Sigit Prabowo. Polemik tersebut berkembang menjadi pembahasan mengenai integritas pejabat publik, konsistensi sikap politik, dan pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Doktrin perkalian nol yang disampaikan Habiburokhman menjadi gambaran mengenai standar penilaian yang menurutnya harus diterapkan terhadap pemegang jabatan publik.
Namun, prinsip tersebut juga perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang menjunjung asas praduga tak bersalah. Dugaan pelanggaran dapat menjadi alasan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan, tetapi penentuan kesalahan pidana tetap merupakan kewenangan pengadilan. Dengan demikian, penilaian politik dan proses pembuktian hukum harus dipahami sebagai dua hal yang saling berkaitan tetapi tidak sepenuhnya sama.
Perhatian publik kini tertuju pada perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal serta langkah pengawasan yang dilakukan Komisi III DPR RI. Rapat kerja dengan Kapolri yang dijadwalkan pada 12 November 2026 menjadi salah satu agenda penting untuk memperoleh penjelasan mengenai penanganan perkara. Hasil pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat transparansi sekaligus memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara profesional.
Pada akhirnya, sindiran Said Didu dan tanggapan Habiburokhman menunjukkan bahwa pernyataan pejabat publik dapat terus diuji seiring munculnya perkembangan baru. Konsistensi, keterbukaan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan pandangan menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Sementara itu, pengungkapan fakta hukum tetap menjadi prioritas agar polemik yang berkembang tidak berhenti pada perdebatan politik semata.
Referensi
- ANTARA News, 7 November 2026. Ketua Komisi III DPR: Kasus penyadapan hapus seluruh prestasi LSP.
- Realita.co, 8 November 2026. Habiburokhman Tak Mau Disebut Pemuja Listyo Sigit.
- Surabaya Pagi, 9 November 2026. Gerindra dan Golkar Murka Dikaitkan dengan Listyo.
- DPR RI, 8 November 2026. Komisi III Segera Raker dengan Kapolri, Usut Tuntas Dalang dan Motif Penyadapan Ilegal.
- Media Indonesia, 5 November 2026. Habiburokhman Kaget dan Kecewa Komisi III DPR Diduga Disadap Listyo Sigit.
